GALAMEDIA 27 DESEMBER 2007
RADJIMAN, (GM).-
Dinas Pendidikan Jawa Barat fokus pada sekolah berstandar internasional (SBI). Sekalipun ada program nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang diluncurkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), namun program tersebut belum begitu dikenal di Jawa Barat.
"Selain itu, manfaat dari NPSN pun belum begitu jelas untuk apa bagi sekolah. Kita sekarang sedang fokus pada program SBI," ungkap Kasubdin Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Jabar, Syarif Hidayat ketika dimintai komentarnya mengenai program NPSN di Jabar, Rabu (26/12).
Menurutnya, program NPSN tidak begitu signifikan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Jabar. Sebab, lanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jabar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2007, ada tiga kategori sekolah yang bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan, yakni kategori standar sekolah, sekolah standar nasional (SSN) atau mandiri, dan sekolah berstandar internasional (SBI).
"Penerapan ketiga kategori ini, dirasakan sangat signifikan untuk mendorong peningkatan kualitas suatu sekolah di Jabar," ujar Syarif.
Di Jabar, katanya, jumlah sekolah menengah atas (SMA) yang sudah berstandar internasional (SBI) mencapai 33 SMA, sedangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) SBI mencapai 16 SMK, sepuluh sekolah menengah pertama (SMP) SBI dan dua sekolah dasar (SD) SBI. Sedangkan sekolah yang sudah masuk kategori SSN (mandiri) mencapai 45 SMA dan 75 SMK.
"Namun saya kurang tahu, berapa SMP dan SD yang sudah masuk sekolah mandiri (SSN) di Jabar," ujarnya.
Masih kurangnya sekolah di Jabar yang masuk kategori SBI, pihaknya akan mengusahakan seluruh sekolah di Jabar masuk kategori SBI mulai tahun depan. Untuk mengarah ke kategori SBI di Jabar, lanjutnya, Dinas Pendidikan Jabar telah mengajukan anggaran sebesar Rp 18 miliar ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan anggaran untuk SD SBI, tambahnya, bergantung kesiapan anggaran dari pemerintah daerah (kabupaten/kota).
"Nantinya anggaran ini akan diberikan secara grand ke setiap sekolah. Anggaran yang diajukan tersebut, yakni untuk tingkat SMA/K sebesar Rp 13 miliar dan Rp 5 miliar untuk tingkat SMP, di mana setiap sekolah akan mendapat dana grand sebesar Rp 1 juta," paparnya.
Dijelaskan Syarif, dikembangkannya SBI di Jabar ini sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, yang menyatakan seluruh sekolah di Indonesia berbasis informasi dan teknologi (IT) dan bahasa Inggris. Karena itu, katanya, Disdik Jabar menargetkan pada tahun 2009 sebanyak 60% dari sekolah yang ada di Jabar bisa masuk kategori SBI.
"Untuk tahun 2008 ini, kami akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah SBI. Mungkin mulai tahun 2009, kita usahakan 60% dari sekolah yang ada di Jabar bisa masuk kategori SBI," tuturnya.
Namun, jelasnya, sebelum masuk kategori SBI, seluruh sekolah di Jabar harus masuk bisa masuk kategori sekolah mandiri (SSN). Pada 2008 nanti, sekitar 275 SMA dan SMK di Jabar harus sudah masuk kategori sekolah mandiri (SSN).
"Jadi sebelum masuk kategori SBI, sekolah-sekolah di Jabar harus bisa masuk dulu pada kategori sekolah mandiri (SSN). Mudah-mudahan, tahun 2008, jumlah sekolah yang masuk kategori SSN bisa bertambah secara signifikan. Sedangkan sekolah yang menuju SBI, diusahakan ada setiap tahun, minimal tiga sampai lima sekolah," paparnya lagi. (B.81)**
0 komentar:
Posting Komentar